Dirjen Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kemenag Nasaruddin Umar saat dihubungi kemarin (21/5) di Jakarta mengatakan belum bisa memastikan jumlah tenaga penyuluh agama Islam baru. “Kebutuhannya masih digodok di Kemenag,” tandasnya. Selanjutnya, usulan tersebut baru dibawa ke Ditjen Bimas Islam Kemenag. Hingga saat ini, penyuluh juga masih ada yang berstatus honorer yang menunggu pengangkatan.
Mantan pembantu rektor Bidang Kemahasiswaan di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta itu menerangkan, para penyuluh wajib memegang visi menjadi dinamisator pembangunan dan pemersatu umat. Apalagi, saat ini kondisi keberagamaan di masyarakat sedikit goncang dengan isu radikalisme yang merebak.
Isu radikalisme yang cukup meresahkan masyarakat saat ini adalah tentang gerakan kaderisasi Negara Islam Indonesia (NII) dan aksi terorisme berkedok jihad. Nasaruddin menuturkan, peran penyuluh diharapkan bisa profesional menjaga masyarakat dari benih-benih penyimpangan berkedok agama. “Masyarakat bisa kondusif jika bisa dideteksi sejak dini,” tandasnya.
Ratusan penyuluh yang berada mulai di tingkat kantor wilayah (kawil) provinsi hingga kabupaten tutur Nasaruddin, secara berkala mendapatkan pelatihan dan pengembangan kapasitas. Diantara pembekalan utama yang diberikan secara berkala adalah, kemampuan bermasyarakat dengan pendekatan multikultural. “Pendekatan kemajemukan ini penting. Mengingat masyarakatnya juga majemuk,” tutur Nasruddin.
Diharapkan, dengan pembekalan pendekatan multikultural tersebut, bisa mencegah terjadinya provokasi. Baik antara umat Islam maupun dengan umat beragama lainnya. Dalam teknis penyuluhannya, diserahkan ke masing-masing individu. Bisa mulai ceramah di mimbar besar atau melalui forum-forum diskusi kecil yang digelar rutin di masyarakat.
Kemampuan yang bakal digenjok kepada seluruh penyuluh adalah, keahlian menyusun rencana penyuluhan, pelaporan ke tingkat daerah atau pusat. Dan melakukan pengawasan terhadap masyrakat yang menjadi wilayah penyuluhannya. “Ketiga aspek itu penting,” ungkap Nasaruddin. Tidak bisa setelah diberi penyuluhan lalu dibiarkan berjalan sendiri tanpa diawasi. (wan)-jpnn
Pihaknya bekerjasama dengan bank BTN dalam pengalokasiannya. Lebih lanjut dikatakan, jumlah penyuluh agama di kabupaten Purbalingga cenderung mengalami peningkatan. Sejak tahun 1992 hingga saat ini semakin bertambah. Antara lain sejak tahun 2010 sekitar 212 hingga 2011 ini sudah mencapai 247 orang penyuluh. “Kita tidak semata- mata merekrut penyuluh asal- asalan. Ada mekanisme seleksi sendiri. Misalnya wawancara, dan dilihat sejumlah persyaratannya. Minimal SLTA dan memiliki binaan semacam TPQ maupun Majelis Taqlim di wilayahnya,” tambah Rasimun. Sementara itu untuk para pengajar non PNS di jajaran Madrasah juga bisa menjadi penyuluh. Banyaknya penyuluh tergantung alokasi pusat. Kemenag kabupaten hanya mengusulkan. “Pada tahun- tahun sebelumnya, banyak penyuluh yang juga diajukan kepada pusat melalui data base menjadi CPNS. Namun kabupaten hanya bisa mengusulkan saja dan akan dikembalikan data yang lolos setelah melalui penilaian pusat,” ungkapnya.
sumber
Tidak ada komentar:
Posting Komentar